Sistem pemerintahan Yunani kuno tidak mengenal sistem pemerintahan sentralisasi karena tiap-tiap polis mengembangkan sistem pemerintahan masing-masing.
Terdapat dua polis terkemuka di Yunani yang masing-masing memiliki sistem pemerintahan dan konstitusi yang berbeda, yaitu Sparta dan Athena.
Sistem Pemerintahan Polis Sparta
Dalam sistem pemerintahan Yunani kuno, salah satu yang berkembang adalah Polis Sparta. Konstitusi Sparta membagi masyarakat menjadi tiga kelompok, yaitu:
- Citizens atau orang-orang Sparta yang jumlahnya antara 5-10% dari seluruh penduduk Sparta. Kelompok ini terdiri dari golongan para penguasa dan tentara.
- Kaum Helot yang merupakan sebagian besar dari masyarakat yang bekerja sebagai petani, buruh, maupun pelayan dari Citizens.
- Peiroikoi yaitu masyarakat yang tinggal di pinggiran kota, yang hidupnya juga sebagai petani, pedagang, dan bekerja di pertambangan. Golongan ini lebih menyukai kebebasan pribadi.
Citizens atau orang-orang Sparta merupakan keturunan dari para penakluk (suku bangsa Doria) yang datang dari arah utara menuju ke Peloponesos. Mereka menduduki dataran rendah Laconia yang paling subur serta mendesak penduduk aslinya yang menjadi kaum Helot dan Perioikoi.
Baca Juga: Peradaban Yunani Kuno dan Munculnya Marathon
Sistem pemerintahan Polis Sparta lebih bersifat militeristis yang mengutamakan latihan kemilliteran dan disiplin keras bagi masyarakatnya. Anak yang baru lahir saja harus menjalani pemeriksaan fisik di depan Ephor. Bayi yang cacat atau tidak sehat dibuang di gua-gua atau di gunung-gunung dan dibiarkan mati atau dipungut oleh orang-orang Helot.
Orang tua kaum Citizens membesarkan anak laki-lakinya sampai usia 7 tahun. Sesudah itu mereka masuk ke sekolah militer yang ditanggung oleh negara. Mereka kelak akan menjadi tentara tangguh berkat didikan kemiliteran sejak usia dini.
Selanjutnya ketika mereka sudah mencapai usia 20 tahun, mereka boleh menikah. Namun, harus kembali lagi menetap ke barak atau asrama militer sampai usia mereka 30 tahun untuk mengabdikan sepenuhnya kehidupan mereka sebagai tentara. Kewajiban sebagai tentara baru berakhir ketika usia mereka mencapai 60 tahun. Tapi, pada usia 30 tahun, mereka sebagai warga negara juga memiliki hak memilih.
Eksekutif dan Legislatif Sparta dalam Sistem Pemerintahan Yunani Kuno
Pemerintahan Sparta dijalankan oleh dua orang raja yang absolut dan turun temurun. Selain raja, jabatan ephor atau penasihat yang berjumlah lima orang juga memiliki peran penting bagi pemerintahan. Sedangkan lembaga lain yang beranggotakan 28 orang yang usianya 60 tahun atau lebih juga memiliki peran peran penting sebagai legislatif Sparta. Mereka ini disebut sebagai Gereousia.
Gereousia memiliki hak veto terhadap undang-undang yang diajukan oleh dewan rakyat. Sedangkan yang menjadi anggota dewan rakyat adalah warga kota Sparta yang berusia 30 tahun atau lebih. Biasanya mereka melakukan sidang setiap bulan purnama.
Sparta adalah dunianya para laki-laki. Mulai tentara hingga jabatan strategis semuanya adalah laki-laki. Sedangkan kaum perempuan lebih berperan sebagai seorang isteri, ibu, dan mengatur rumah tangga.
Sistem Pemerintahan Polis Athena
Kehidupan di Kota Athena sangat berbeda dari kehidupan Sparta. Masyarakat Athena lebih demokratis dan setiap warga negaranya memiliki kemerdekaan berpikir, bebas mengajukan pendapat secara umum, serta maju dalam bidang politik, ekonomi, dan seni.
Polis Athena mengalami evolusi pemerintahan sempurna bagi semua golongan aristokrat (bangsawan) yang mengesahkan kekuasaan oligarki (pemerintahan oleh sekelompok orang). Kemudian beralih menjadi sistem pemerintahan tirani (pemegang kekuasaan oleh satu orang saja yang berkuasa penuh). Dan pada akhirnya berubah lagi menjadi sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pemerintahan demokrasi Athena mencapai puncak kejayaannya pada masa Perikles (462-429 SM). Beberapa negarawan sebelumnya adalah Drako (621 SM), Solon (594 SM), dan Kleistenes (508 SM).
Baca Juga: Sekilas Tentang Filsafat Yunani Kuno
Ada beberapa lembaga pemerintahan dalam sistem pemerintahan Yunani kuno dari Polis Athena, yaitu:
- Archon, yaitu pelaksana pemerintahan yang berjumlah 9 orang.
- Areopagos yang merupakan dewan untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Archon, sekaligus merangkap sebagai mahkamah agung. Anggotanya ini biasanya adalah para mantan Archon.
- Boule sejenis Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tugas untuk menetapkan para Archon, meminta pertanggungjawaban para Archon, dan menghukum Archon jika melakukan kesalahan.
- Dalam bidang pertahanan dan keamanan dipegang oleh 10 orang ahli siasat perang yang menguasai angkatan darat dan angkatan laut.
Untuk menjaga kehidupan yang demokratis, maka ada kebiasaan untuk mengasingkan atau mengucilkan seorang penguasa. Biasanya apabila telah dicurigai penguasa tersebut yang pada suatu tahap dalam pemerintahannya ingin menjadi penguasa mutlak. Hal ini sangat membahayakan negara. Tindakan ini disebut sebagai ostrakisme.
Setiap penduduk dapat menuliskan nama tokoh yang dianggap berbahaya pada Ostrakon. Jika terdapat nama seseorang dalam jumlah tertentu maka akan mendapat pengasingan.
Ostrakon ini bermanfaat untuk mengingatkan kita agar selalu menjaga keseimbangan antara ambisi pribadi dengan kepentingan negara.
Kesimpulan Sistem Pemerintahan Yunani Kuno
Dalam sistem pemerintahan Yunani kuno terdapat dua polis besar, yaitu Sparta dan Athena yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda.
Sistem pemerintahan Sparta cenderung militeristis yang penguasanya lebih dominan kaum militer. Sedangkan pemerintahan Athena lebih dominan kelompok sipil yang mengembangkan sistem demokrasi.
Kedua sistem pemerintahan tersebut telah berkembang saat ini. Banyak negara-negara modern telah mempraktikkan sistem pemerintahan tersebut.
